• Social Forestry Management

    Social Forestry Management
    Social Forestry Management - AKTIVITAS Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial LIngkungan (TJSL) saat ini banyak diarahkan pemerintah untuk menanggulangi masalah sosial, khususnya kemiskinan. Dengan sumber daya alam yang melimpah, semestinya Indonesia bisa lepas dari masalah kemiskinan asal aktivitas CSR dikelola dengan baik.

    Kondisi Indonesia saat ini sekitar 31,2 juta penduduk tengah berjuang untuk selamat, mampu membeli kebutuhan pokoknya (syukur-syukur tidak sakit). Mereka dimasukkan dalam kategori miskin di mana pendapatannya kurang dari Rp 211.726 per orang per bulan atau di bawah 1 USD (Rp 12,000) per hari menurut Bank Dunia. Lebih lanjut, sebuah organisasi swasta bernama Centre for International Forestry Research (CIFOR) menyebutkan, sekitar 48,8 juta penduduk Indonesia tinggal di hutan negara dan sebanyak 10,2 juta dianggap miskin.

    Perhutani saat ini diberi amanat untuk mengelola sekitar 2,4 juta hektare hutan di Pulau Jawa, baik berupa hutan lindung maupun hutan produksi. Dengan visi perusahaan yang melakukan social forestry atau hutan untuk kemakmuran rakyat, maka Perhutani mencoba mengelola hutan bersama masyarakat dengan catatan tidak ada perusakan hutan dan penebangan pohon. Berbagai program Perhutani seperti pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), perusahaan mengajak masyarakat di sekitar hutan untuk bersama-sama mengelola hutan. Beberapa bentuk pengelolaan antara lain, pemanfaatan lahan di bawah tegakan (pohonbesar) untuk menanam kopi, sirih, cengkeh, jagung, dan lain sebagainya, Pengelolaan ini tentu melibatkan masyarakat dan hasilnya sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

    Rerata 1 hektare hutan dapat dikelolaoleh 4 orang kepada keluarga (KK) dengan rata-tara peningkatan penghasilan sebesar Rp 1,5 juta per bulan per orang. Hasil program ini memberi dampak positif bagi penciptaan lapangan kerja dan merupakan wujud nyata dari program CSR di Indonesia. Tercatat lebih dari 5 juta KK ikut memanfaatkan lahan di dalam kawasan hutan sekaligus mengelola hutan lindung di Pulau Jawa. Kondisi ini diyakini memberi kontribusi positif bagi kelestarian hutan di Pulau Jawa yang sangat rawan pencurian. Perhutani berprinsip, jika kawasan hutan berada dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera, maka keamanan hutan tersebut akan lebih terjaga. Sehingga menjaga keamanan hutan tidak lagi menggunakan Polhut (Polusi Hutan) yang bersenjata, tetapi dengan program CSR yang baik, terarah, serta sesuai dengan keinginan dan partisipasi masyarakat. Itulah social forestry management! Siapa mau meniru? (*)

    Daru Wibowo SIP MM,

    Mahasiswa Doktor PPs FE UII Angkatan 21, materi ini pernah dipresentasikan penulis sebagai Pengantar dalam Workshop Conduct CSR Assessment Perum Perhutani tahun 2012.